Petunjuk Dana Subsidi 2013

Bartim
Petunjuk Penggunaan dana Subsidi Pendidikan tahun 2013

I. A. LATAR BELAKANG
Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, maka dalam hal ini pemerintah kabupaten Barito Timur mengambil peran dan tanggung jawabnya melalui Program Wajib Belajar 12 Tahun dengan kegiatan Subsidi Pendidikan Wajib 12 Tahun. Mengingat masih terbatasnya anggaran atau kemampuan keuangan Kabupaten Barito Timur maka dalam tahun 2013 ini pemerintah kabupaten Barito Timur hanya mampu mensubsidi Biaya operasional Pendidikan artinya tidak semua biaya pendidikan yang bisa ditanggung oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah. Tapi diharapkan dengan adanya program ini tidak ada lagi masyarakat Barito Timur yang tidak tamat pendidikan 12 Tahun.

B. PENGERTIAN SUBSIDI PENDIDIKAN
Kebijakan pembangunan pendidikan dalam kurun waktu 2008 – 2013 diprioritaskan pada peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dasar yang lebih berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan memberikan akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan Dasar.
Mulai tahun 2009 di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah telah mencanangkan Program Wajib Belajar 12 Tahun yaitu dari Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Menindak lajuti Kebijakan tersebut maka di Kabupaten Barito Timur mulai tahun 2010 melaksanakan program Wajib Belajar 12 Tahun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2010, tanggal 21 Januari 2010.

Untuk mendukung Program Dimaksud Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Barito Timur sebagai Leading Sektor melaksanakan Kegiatan Subsidi Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun untuk warga masyarakat di Kabupaten Barito Timur.

C. TUJUAN
Secara umum tujuan Program Subsidi Pendidikan 12 Tahun di Kabupaten Barito Timur adalah menyediakan Dana Operasional Pendidikan (DOP) untuk meringankan biaya pendidikan yang ditanggung olah orang tua siswa bahkan menggratiskan biaya pendidikan bagi siswa miskin pada jenjang pendidikan SD/MI/SDLB, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK

D. SASARAN PROGRAM DAN BESAR BANTUAN
Sasaran Program Subsidi Pendidikan 12 Tahun adalah sekolah setingkat SD sampai dengan SLTA baik Negeri maupun Swasta. Untuk tahun anggaran 2012 besaran subsidi yang diberikan ke sekolah adalah sebagai berikut :
(1) Untuk tingkat SD/MI
Biaya Variabel
Rp. 110.000, per jumlah siswa
Biaya tetap
Rp. 5.000.000,- per sekolah
(2) Untuk Tingkat SMP/MTs
Biaya Variabel
Rp. 130.000,- per jumlah siswa
Biaya tetap
Rp. 10.000.000,- per sekolah
(3) Untuk Tingkat SMA/MA, SMK
Biaya Variabel
Rp. 400.000, – / Siswa
Biaya Tetap
Rp. 20.600.000,-
Rincian tersebut di atas adalah dasar pengalokasian dana untuk masing-masing sekolah, dan untuk penggunaannya diserahkan kepada kebijakan sekolah masing-masing dengan perpedoman pada petunjuk penggunaan pada Bab selanjutnya.

E. WAKTU PENYALURAN DANA
Penyaluran Dana Subsidi Pendidikan pada tahun 2013 akan diberikan selama 12 bulan yang dibagi dalam dua tahap penyaluaran. Untuk tahap I periode Januari – Juni 2013 dan tahap II untuk periode Juli – Desember 2013. Penyaluaran akan ditransfer langsung ke Rekening sekolah penerima.

II. PROGRAM SUBSIDI PENDIDIKAN 12 TAHUN
A. JENIS BIAYA PENDIDIKAN
Sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Dalam bagian ini akan diuraikan jenis-jenis biaya pendidikan sesuai dengan PP Nomor 48 Tahun 2008 tersebut.
Biaya pendidikan dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu Biaya Satuan Pendidikan, Biaya Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan, serta Biaya Pribadi Peserta Didik.
(1) Biaya Satuan Pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan yang meliputi:
i. Biaya investasi adalah biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.
ii. Biaya operasional, terdiri dari biaya personalia dan biaya nonpersonalia. Biaya personalia terdiri dari gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan-tunjangan yang melekat pada gaji. Biaya nonpersonalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll.
iii. Bantuan biaya pendidikan yaitu dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.
iv. Beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi.
(2) Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.
(3) Biaya pribadi peserta didik adalah biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

B. KEBIJAKAN PROGRAM SUBSIDI PENDIDIKAN 12 TAHUN
KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2013
Pengalokasian dana Subsidi Pendidikan 12 Tahun dilakukan melalui penyusun anggaran tiap satuan pendidikan seakurat mungkin, memprediksi berapa anggaran operasional yang diperlukan sekolah dalam satu tahun ajaran, berapa dana yang akan atau selama ini diterima dari pemerintah baik dalam bentuk anggaran rutin, BOS, dan lain sebagainya. Dari kalkulasi ini dapat diketahui berapa anggaran operasional sekolah di luar anggaran yang selama ini diterima sekolah dan didanai melalui iuran orang tua murid. Dana seperti yang disebut terakhir inilah yang dipenuhi melalui alokasi Dana Subsidi Pendidikan 12 Tahun. Prediksi dan kalkulasi anggaran ini dilakukan bersama antara sekolah dengan tim perencanaan yang dibentuk dan dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Barito Timur.

C. SEKOLAH PENERIMA DANA PROGRAM SUBSIDI PENDIDIKAN 12 TAHUN
Sasaran penerima subsidi adalah semua sekolah SD/MI/SDLB, SMP/MTs, dan SMP terbuka, SMA/MA dan SMK yang ada di Kabupaten Barito Timur yang telah mempunyai ijin operasional.

D. PROGRAM SUBSIDI PENDIDIKAN 12 TAHUN KABUPATEN DAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN YANG BERMUTU
Agar program Wajib Belajar 12 tahun bermutu, banyak program yang telah, sedang dan akan dilakukan. Program-program tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu program dalam rangka pemerataan dan perluasan akses, program peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, serta program tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Meskipun tujuan utama Program Subsidi Pendidikan 12 Tahun Kabupaten adalah untuk pemerataan dan perluasan akses, Program Subsidi Pendidikan 12 Tahun Kabupaten Barito Timur juga merupakan program untuk peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta untuk tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.
Melalui Program Subsidi Pendidikan 12 Tahun Kabupaten Barito Timur yang terkait pendidikan dasar 12 tahun, setiap pengelola program pendidikan harus memperhatikan hal-hal berikut:
(1) Program Subsidi Pendidikan 12 Tahun Kabupaten harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar 12 tahun.
(2) Melalui Program Subsidi Pendidikan 12 Tahun Kabupaten tidak boleh ada siswa miskin putus sekolah karena tidak mampu membayar iuran/pungutan yang dilakukan oleh sekolah.
(3) Anak lulusan sekolah setingkat SD, harus diupayakan kelangsungan pendidikannya ke sekolah setingkat SMP dan lulusan setingkat SMP harus diupayakan melanjutkan ke Tingkat SLTA. Tidak boleh ada tamatan SD/setara tidak dapat melanjutkan ke SMP/setara dan SMP/setara tidak dapat melanjutkan ke SLTA/setara.
(4) Kepala sekolah mencari dan mengajak siswa SD/setara yang akan lulus dan berpotensi tidak melanjutkan sekolah untuk ditampung di SMP/setara dan lulusan SMP/setara untuk ditampung di SLTA/setara. Demikian juga bila teridentifikasi anak putus sekolah yang masih berminat melanjutkan agar diajak kembali ke bangku sekolah.
(5) Kepala sekolah harus mengelola Dana Subsidi Pendidikan 12 Tahun secara transparan dan akuntabel.

E. PROGRAM SUBSIDI PENDIDIKAN 12 TAHUN DAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS)
Dalam program Subsidi Pendidikan 12 Tahun Kabupaten Barito Timur, dana diterima oleh sekolah secara utuh, dan dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan dewan guru dan Komite Sekolah. Dengan demikian Program Subsidi Pendidikan 12 Tahun Kabupaten Barito Timur sangat mendukung implementasi penerapan MBS, yang secara umum bertujuan untuk memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan (otonomi), pemberian fleksibilitas yang lebih besar untuk mengelola sumber daya sekolah, dan mendorong partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.
Melalui Program Subsidi Pendidikan 12 Tahun Kabupaten, warga sekolah diharapkan dapat lebih mengembangkan sekolah dengan memperhatikan hal-hal berikut:
(1) Sekolah mengelola dana secara profesional, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
(2) Subsidi pendidikan 12 Tahun harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan pemberdayaan sekolah dalam rangka peningkatan akses, mutu dan manajemen sekolah.

F. TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH
Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dasar 12 tahun, tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah terkait biaya satuan pendidikan telah diatur dalam PP No 48 Tahun 2008 yang intinya adalah sebagai berikut:
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pendanaan biaya investasi dan biaya operasional satuan pendidikan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah/pemerintah daerah sampai terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan.
(2) Sekolah yang diselenggarakan pemerintah/pemerintah daerah menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal, selain dari pemerintah dan pemerintah daerah, pendanaan tambahan dapat juga bersumber dari masyarakat, bantuan pihak asing yang tidak mengikat, dan/atau sumber lain yang sah.
(3) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat membantu pendanaan biaya nonpersonalia sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

G. TANGGUNG JAWAB PESERTA DIDIK, ORANG TUA, DAN/ATAU WALI PESERTA DIDIK
Peserta didik, orang tua, dan/atau wali peserta didik bertanggung jawab atas:
(1) Biaya pribadi peserta didik, misalnya uang saku/uang jajan.
(2) Pendanaan sebagian biaya investasi pendidikan dan/atau sebagian biaya operasional pendidikan tambahan yang diperlukan untuk pengembangan sekolah menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal.

III. ORGANISASI PELAKSANA
Pengelolaan Program Subsidi Pendidikan 12 Tahun Kabupaten Barito Timur untuk SD/MI/SDLB, SLTP, dan SLTA dikelola oleh satu tim yaitu :

A. TINGKAT KABUPATEN
1. Penanggung Jawab
 Bupati
 Wakil Bupati Barito Timur
2. Panasehat
 Sekretaris Daerah
3. Pengarah
 Kepala BAPPEDA Barito Timur
 Ketua Komisi bidang Pendidikan DPRD Barito Timur
4. Tim Pelaksana
 Ketua Tim, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Barito Timur.
 Wakil Ketua, Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Barito Timur.
 Sekretaris, Kepala Bidang PSNP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Barito Timur.
 Bendahara, bendahara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Barito Timur,
 Anggota
 Unit Monitoring dan Evaluasi
5. Tugas dan tanggung jawab Tim Kabupaten
a. Menetapkan alokasi dana untuk tiap satuan pendidikan.
b. Merencanakan dan melakukan sosialisasi Program di Kabupaten
c. Melaksanakan Pembinaan pelaksanaan program sampai tingkat sekolah

B. TINGKAT SEKOLAH
1. Penanggungjawab
 Kepala Sekolah
2. Anggota
 Bendahara Sekolah
 Unsur Komite Sekolah (Selain Ketua Komite)

C. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKOLAH
(1) Mengelola Dana Subsidi Pendidikan 12 Tahun secara bertanggung jawab dan transparan.
(2) Membuat laporan Semesteran pengeluaran Dana Subsidi Pendidikan 12 Tahun yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite Sekolah.
(3) Mengumumkan laporan bulanan pengeluaran Dana Subsidi Pendidikan 12 Tahun tersebut di atas di papan pengumuman setiap 6 bulan.
(4) Bertanggung jawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di sekolah.
(5) Melaporkan penggunaan Dana Subsidi Pendidikan 12 Tahun kepada Tim Subsidi Pendidikan 12 Tahun Kabupaten Barito Timur.

IV. MEKANISME PELAKSANAAN
A. MEKANISME ALOKASI
(1) Pengalokasian Dana Subsidi Pendidikan 12 Tahun dilaksanakan sebagai berikut:
 Tim Subsidi Pendidikan 12 Tahun Kabupaten mengumpulkan data jumlah siswa tiap sekolah, kemudian menetapkan alokasi Dana Subsidi Pendidikan 12 Tahun tiap Sekolah yang dituangkan dalam DPA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Barito Timur.
 Sekolah Calon Penerima Dana Subsidi Pendidikan 12 Tahun mengirimkan SK Bendahara sekolah yang ditandatangani Kepala Sekolah.
 Kepala Sekolah menandatangani Fakta Integritas
(2) Dalam menetapkan alokasi Dana Subsidi Pendidikan 12 Tahun tiap sekolah, tim perencana menyusun anggaran dengan dipertimbangkan biaya tetap dan biaya Variabel untuk tiap sekolah.
(3) Biaya tetap adalah biaya yang dialokasikan untuk sekolah sama besarnya, sedangkan biaya variabel yaitu biaya yang dialokasian berdasarkan jumlah siswa.
(4) Untuk pengalokasian dana ke tiap sekolah dihitung berdasarkan tahun anggaran artinya data murid pada bulan januari tersebut dihitung untuk anggaran satu tahun.

B. MEKANISME PENYALURAN DANA
Syarat penyaluran Dana Subsidi Pendidikan 12 Tahun adalah:
a. Bagi sekolah yang belum memiliki rekening rutin, harus membuka nomor rekening atas nama sekolah (tidak boleh atas nama pribadi).
b. Sekolah mengirimkan nomor rekening tersebut kepada Tim Program Subsisi Pendidikan 12 Tahun Kabupaten.
c. Penyaluran dana untuk periode Januari – Desember 2013 dilakukan secara bertahap dengan ketentuan : Dana Subsidi Pendidikan 12 Tahun disalurkan setiap Smester. Dana Subsidi Pendidikan 12 Tahun diharapkan disalurkan di bulan Pertama Bulan Juni 2012 untuk smester I dan Awal Desember 2012 untuk smester II. Penyaluran dana dilaksanakan oleh Tim Subsidi Pendidikan 12 Tahun Kabupaten melalui Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Tamiang Layang dan Cabang Pembantu Ampah

C. PENGAMBILAN DANA
a. Tim Program Subsidi Pendidikan 12 Tahun Kabupaten menyerahkan data rekening sekolah penerima Subsidi dan besar dana yang harus disalurkan kepada lembaga penyalur dana.
b. Selanjutnya lembaga penyalur dana yang ditunjuk mentransfer dana sekaligus ke setiap rekening sekolah.
c. Pengambilan dana Subsidi dilakukan oleh Kepala Sekolah (atau bendahara sekolah) dengan diketahui oleh Ketua Komite Sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku. Saldo minimum ini bukan termasuk pemotongan. Pengambilan dana tidak diharuskan melalui sejenis rekomendasi / persetujuan dari pihak manapun yang dapat menghambat pengambilan dana dan jalannya kegiatan operasional sekolah.
d. Dana Subsidi harus diterima secara utuh sesuai dengan tertuang dalam Fakta Intergritas yang dibuat oleh Dinas Pendidian Pemuda dan Olahraga Kabupaten Barito Timur dangan pihak sekolah, dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun.
e. Penyaluran dana Subsidi secara bertahap (Smesteran) bukan berarti dana harus dihabiskan dalam periode tersebut. Besar penggunaan dana tiap bulan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) atau RAPBS.
Bilamana terdapat sisa dana di sekolah pada akhir tahun anggaran, maka dana tersebut dikembalikan ke kas daerah.

D. PENGGUNAAN DANA SUBSIDI
Penggunaan dana subsidi di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Pengelola Tingkat Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah, yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RKAS/RAPBS, disamping dana lain (BOS).
Adapun penggunaan dana subsidi adalah untuk menambah anggaran yang tidak tercukupi dari dana BOS khusus untuk SD/MI, SMP/MTs antara lain:
(1) Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, pendaftaran ulang serta kegiatan lain yang berhubungan langsung dengan kegiatan tersebut.
(2) Pembelian baju seragam, baju olahraga, baju batik, sepatu, tas sekolah.
(3) Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, dan sejenisnya (misal untuk honor jam mengajar tambahan diluar jam jam pelajaran, biaya transportasi dan akomudasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba)
(4) Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa.
(5) Pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sokolah.
(6) Pembiayaan biaya langganan daya dan jasa
(7) Pembiayaan perawatan sekolah
(8) Pembayaran honorarium guru dan tenaga kependidikan honorer, untuk honorarium maksimal 3 orang.
Untuk tingkat SLTA Semua dana subsidi untuk semua poin di atas.

V. MONITORING DAN PELAPORAN
Agar program ini berjalan lancar dan transparan maka perlu dilakukan monitoring dan pengawasan yang dilakukan secara efektif dan terpadu. Berdasarkan sifatnya, kegiatan monitoring dapat dibedakan menjadi monitoring internal dan monitoring eksternal. Monitoring internal adalah monitoring yang dilakukan olah tim Kabupaten. Monitoring internal ini bersifat supervisi klinis, yaitu melakukan monitoring dan ikut menyelesaikan masalah jika ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan program subsidi. Monitoring eksternal lebih bersifat evaluasi terhadap pelaksanaan program dan melakukan analisis terhadap dampak program, kelemahan dan rekomendasi untuk perbaikan program. Monitoring eksternal dilakukan olah pihak yang berkompeten (BPK, PBKP, Inspektorat)
Dalam pembahasan ini secara ringkas tentang pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monitoring internal) yang dilakukan oleh pengelola (tim kabupaten).

A. MONITORING DAN SUPERVISI
(1) Bentuk monitoring dan supervisi adalah melakukan pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program. Secara umum tujuan kegiatan ini untuk meyakinkan bahwa dana subsidi diterima oleh yang berhak dalam jumlah, waktu, cara dan penggunaan yang tepat.
Komponen utama yang dimonitor adalah
 Alokasi dana
 Penyaluran dan penggunaan dana
 Pelayanan dan penangan pengaduan
 Administrasi keuangan
 Pelaporan.
(2) Pelaksanaan kegiatan monitoring dilakukan olah tim kabupaten terhadap antara lain:
Monitoring Pelaksanaan Program
a. Monitoring ditujukan untuk menantau penyaluran dan penyerapan dana serta penggunaan dana.
b. Responden terdiri dari sekolah, murid/orang tua murid
c. Monitoring dilaksanakan setelah penyaluran dana
d. Merencanakan dan membuat jadual pemantauan/ monitoring.
Monitoring dan penangan pengaduan.
a. Monitoring penangan pengaduan bertujuan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang muncul disekolah, serta mendokumentasikannya.
b. Kerjasama dengan lembaga terkait dalam menangani pengaduan dan penyimpangan akan dilakukan sesuai kebutuhan.
c. responden disesuaikan dengan kasus yang terjadi.

B. PELAPORAN
Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Program Subsidi Pendidikan Dasar 12 Tahun, masing-masing pengelola program di sekolah diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatannya kepada pihak terkait.
Secara umum, hal-hal yang dilaporkan oleh pelaksana program adalah penyerapan dan pemanfaatan dana di sekolah dalam bentuk realisasi anggaran. Adapun petunjuk penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan disajikan pada Petunjuk Teknis Keuangan Dana Subsidi Pendidikan 12, Tahun 2013.

IV. PENGAWASAN, PEMERIKSAAN DAN SANKSI
A. PENGAWASAN
Kegiatan pengawasan yang dimaksud adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan daerah, pungutan liar dan bentuk penyelewengan lainnya.
Pengawasan Program Subsidi meliputi pengawasan melekat, pengawasan fungsional internal, pengawasan eksternal dan pengawasan masyarakat
(1) Pengawasan Melekat
Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan olah pimpinan masing-masing intansi kepada bawahannya. Prioritas utama dalam program subsidi pendidikan dasar adalah pengawasan yang dilakukan olah Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur.
(2) Pengawasan fungsional Internal
Instansi pengawasan fungsional yang melakukan pengawasan program subsidi pendidikan secara internal adalah Inseptorat Kabupaten. Instansi tersebut bertanggung jawab untuk melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi yang akan diaudit.
(3) Pengawasan eksternal
Instansi pengawasan eksternal yang melakukan pengawasan program subsidi pendidikan dasar 12 Tahun adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Instansi ini juga bertanggung jawab untuk melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi yang akan diaudit.
(4) Pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pemeriksaan terhadap program Subsidi Pendidikan 12 Tahun.
(5) Pengawasan Masyaralat
Dalam rangka transparansi pelaksanaan program Subsidi, program ini juga dapat diawasi olah unsur masyarakat dan unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapat di sekolah. Lembaga tersebut melakukan pengawasan dalam rangka memotret pelaksanaan program di sekolah, namun tidak melakukan audit. Apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam pengelolaan dana subsidi agar segera dilaporkan kepada instansi pengawasan fungsional atau lembaga berwenang lainnya.

B. SANKSI
Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara, sekolah, siswa akan dijatuhkan oleh aparat/pejabat yang berwenang. Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran dapat diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya:
(1) Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku (pemberhentian, penurunan pangkat, mutasi kerja)
(2) Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu pengembalian dana subsidi yang terbukti disalahgunakan kepada satuan pendidikan atau kas daerah.
(3) Penerapan proses hukum, yaitu mulai proses penyelidikan, penyidikan dan proses peradilan bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukan penyimpangan dana subsidi.

BUPATI BARITO TIMUR,

ZAIN ALKIM

disalin dari http://disdikporabartim.pusku.com/

Comments

comments

About admin

edubudies adalah owner pendidikan kimia online di edubudies, selain itu juga sebagai webmaster pada ictbartim, forumborneo.net, sman1dusuntengah.sch.id dan beberapa konten lain.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Connect with Facebook

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>